BETUN-BIDIKNUSATENGGARA.COM | Peresmian Rumah Sakit (RS) Pratama Wewiku, yang berlangsung di tengah perayaan ulang tahun Bupati Malaka, Simon Nahak, pada 13 Juni 2024, tidak hanya menjadi tonggak penting dalam peningkatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Malaka tetapi juga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Acara yang dihadiri oleh OPD Kabupaten Malaka, para camat, dan Kepala Desa Kecamatan Wewiku ini, menjadi perbincangan hangat seputar alokasi anggaran dan janji-janji yang mengiringinya.
Dengan anggaran pembangunan sebesar Rp. 44.950.000.000, yang bersumber dari dana APBN, RS Pratama Wewiku diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan fasilitas kesehatan yang memadai di daerah tersebut. Namun, kenyataan bahwa pembangunan RS belum selesai sepenuhnya saat peresmian, memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan efisiensi penggunaan dana tersebut.
Respon masyarakat dan kehadiran pejabat daerah dalam peresmian RS Pratama Wewiku mencerminkan dukungan terhadap peningkatan infrastruktur kesehatan. Namun, hal ini juga menimbulkan spekulasi tentang sejauh mana proyek ini telah diperhitungkan secara matang, mengingat masih adanya kerja yang harus diselesaikan.
Dalam sambutan Bupati Simon Nahak mengumumkan peningkatan insentif untuk para fukun (pemangku adat) dan penghasilan bulanan ASN di Kabupaten Malaka. Janji ini disambut dengan antusias oleh masyarakat, namun tidak luput dari skeptisisme sebagian pihak yang mempertanyakan ketersediaan anggaran untuk realisasi janji tersebut.
“Insentif Fukun akan kita naikkan. Karena anggaran kita yang pegang jadi kita yang tahu, kapan harus kita naikkan,” ungkap Bupati Malaka Simon Nahak di hadapan para fukun dan nain.
“Tunjangan penambahan penghasilan untuk ASN saya kasih naik lagi. Termasuk P3K “kasa’e hotu” dalama bahasa tetun artinya dinaikan semua, tambah Bupati Simon Nahak.
Kontroversi yang muncul seputar belum rampungnya pembangunan RS Pratama pada saat peresmian, menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realita. Polemik ini membuka diskusi lebih luas tentang prioritas anggaran dan kebijakan publik di Kabupaten Malaka, khususnya dalam pengelolaan proyek infrastruktur kesehatan yang krusial bagi masyarakat.
Momentum peresmian RS Pratama Wewiku di Kabupaten Malaka merupakan peristiwa yang sarat makna, membawa harapan sekaligus kontroversi. Di satu sisi, ini adalah langkah maju menuju peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat. Di sisi lain, polemik yang muncul mempertanyakan proses dan transparansi pengelolaan proyek. *(Ferdy Bria)
