BIDIKNUSATENGGARA.COM | Pemberitaan di beberapa media online dengan judul, “Diduga Wabup Malaka HMS Salah Masuk Kamar Lantaran Bahas Soal Demo PMKRI di Kabupaten Malaka” mengundang berbagai reaksi dari netizen. Banyak yang berpendapat bahwa wartawan seharusnya menulis berita secara akurat dan tidak merugikan nama baik seorang pemimpin.
Sebagai seorang wartawan, mereka memiliki tanggung jawab untuk menyajikan berita yang berimbang dan faktual, serta bebas dari unsur fitnah atau penghakiman. Meskipun kebebasan wartawan dijamin oleh UU Pers No 40 tahun 1999, hal ini tidak berarti bahwa mereka bebas dari tanggung jawab; konfirmasi dan keakuratan informasi harus tetap diutamakan.
Pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh seorang wartawan dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan pembaca. Framing berita yang selalu negatif dan dilakukan secara berlebihan atau dengan motif tertentu dapat memicu ketidakpuasan publik.
Salah satu alasan mengapa banyak orang meragukan wartawan adalah karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip jurnalisme.
Salah satu contoh adalah pemberitaan mengenai kunjungan Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, ke Kampus STKIP Sinar Pancasila Betun dan singgah di Marga PMKRI pada Rabu, (19/3).
Tujuan kunjungan ini adalah untuk menyerahkan dokumen APBD 2022 kepada Mahasiswa PMKRI Cabang Betun, namun beberapa pihak menganggapnya sebagai kesalahan.
Kunjungan Wakil Bupati HMS ke kampus STKIP dan Marga PMKRI seharusnya dipahami bahwa pada Selasa, (18/3), PMKRI Cabang Malaka melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati. Dalam demonstrasi tersebut, mereka membawa beberapa tuntutan, termasuk menyoroti gedung Kantor Bupati yang belum ditempati oleh Bupati dan Wakil Bupati SBS dan HMS.
Namun, penting untuk dicatat bahwa tuntutan yang disampaikan oleh peserta demonstrasi tidak berbasis pada data yang valid, melainkan lebih banyak bersumber dari media sosial, terutama Facebook. Oleh karena itu, kunjungan Wakil Bupati ke Marga PMKRI bertujuan untuk menyerahkan dokumen APBD sebagai upaya untuk memberikan pemahaman, jika ke depan diperlukan aksi serupa.
Terkait kunjungan tersebut, beberapa oknum menilai bahwa kunjungan Wakil Bupati adalah “salah masuk kamar.” Bahkan, salah satu media menyebut kunjungan ini sebagai tindak lanjut dari ketidakpuasan terhadap demonstrasi PMKRI.
Perdebatan mengenai isu ini pun hangat dibicarakan di berbagai grup WhatsApp, termasuk WhatsApp Grup (WAG) Forum Diskusi Milenial (FDM).
Dalam diskusi, salah satu anggota grup mempertanyakan tujuan kunjungan Wakil Bupati ke kampus dan singgah di Marga PMKRI. Ia bertanya, “Tapi tidak dengan cara yg begitu menjawab mahasiswa. Apalagi sempat ke kampus lalu pulang Singga Marga PMKRI. Maksudnya bagimana ini,” tanya @AlexMesak.
Komentar lain pun menyusul, memberikan dukungan pada pemimpin yang mampu mendengarkan aspirasi dan mencari solusi. “Betul ada aksi ada reaksi, dan yang dilakukan pak wakil ini reaksi positif, beliau mampu mendengar, sekaligus menelisik untuk mencari solusi. Saya kira ini contoh pemimpin yg bagus, karena punya perhatian atau respon baik jika ada kritikan,” jawab anggota lainnya, @Afryd Bakia.
Sementara itu, ada juga anggota grup yang memberikan apresiasi atas tindakan Wakil Bupati yang secara sukarela mengunjungi kampus dan Marga PMKRI Cabang Betun menyerahkan dokumen APBD untuk dipelajari oleh Mahasiswa PMKRI.
“Harus diapresiasi nai… Karena beliau selaku pejabat publik rela sambangi adik-adik mahasiswa untuk diskusi di kampus dan marga PMKRI,” komentar anggota group FDM @Ady Tutu.
Selain itu, ada dukungan terhadap pemimpin yang mampu mendengar aspirasi dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi.
Ada pula anggota grup yang menegaskan kepada pendemo Mahasiswa PMKRI, pentingnya memiliki tuntutan yang valid. Ia mengingatkan bahwa jika mengadakan demonstrasi sebaiknya tidak membawa nama PMKRI jika hanya untuk kepentingan pribadi.
“Kalau kalian bawa tuntutan tidak jelas dan Wabup bawa data sanparin kalian di Marga atau kampus tidak ada salah to, emank PMKRI di Jawa kah? Dan satu hal jangan bawa nama PMKRI kalau demo hanya karna kepentingannya kalian saja, kasus puskesmas Weliman, Seroja, Septi Tank kalian kemana?,” tanya @Gamz Bere.
Dia kemudian menyerukan agar memberi kesempatan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk memperbaiki Malaka, dengan berkata, “Kasihan dengan Masyarakat seperti ini, kasihlah kesempatan pada Bupati dan Wakil untuk benahi Malaka saat ini. Masyarakat Malaka sedang membutuhkan uluran tangan dari Kepala Daerah, bukan membutuhkan kalian punya teriakan yang hanya untuk isi perut itu saja,” tambah, @Gamz Bere.
Ia juga menyarankan agar sebaiknya tuntutan ditujukan kepada DPRD yang telah menyetujui peresmian Kantor Bupati yang menjadi bahan demonstrasi Mahasiswa PMKRI.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Provinsi yang juga anggota grup FDM menegaskan, “Salah kamar dimana, jangan asal buat berita. Kampus adalah masyarakat ilmiah yang mengajarkan bicara PAKAI DATA bukan PAKAI KATANYA. Ternyata mata dan mulut adik adik tertutup oleh baunya KAKUS (dugaan korupsi septictank) dan RUMAH SEROJA. Bagaimana semua terlihat dengan jelas ko mereka diam saja,” ungkap, @Agustinus Nahak.
Dengan demikian, wartawan yang menulis berita yang menyudutkan orang lain, terutama seorang wakil pemimpin daerah ini, haruslah menjaga keseimbangan dan konfirmasi. Begitu pula pihak PMKRI, ke depannya harus melakukan aksi demonstrasi yang berbasis pada data yang akurat, bukan hanya terpengaruh oleh isu-isu tanpa validitas yang lebih tinggi seperti di media sosial.**(Ferdy Bria)
