KUPANG,bidiknusatenggara.com | Menegaskan kembali asas, fungsi dan peran pers serta nilai-nilai moral dan kode etik profesi wartawan dalam kaitan dengan Pemilu 2024, Dewan Pers telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 01/SE-DP/XII/2022, yang meminta wartawan caleg sebaiknya mengundurkan diri secara tetap sebagai jurnalis.
Melalui Surat Edaran tersebut, Dewan Pers mengingatkan agar wartawan yang ikut kontestasi politik calon kepala daerah atau calon anggota legislatif mengundurkan diri secara tetap sebagai wartawan. Sedangkan tim sukses partai politik atau tim sukses pasangan calon minimal cuti dari kegiatan jurnalistik.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Darmajaya, ketika menjadi keynote speaker pada Whorkshop Peliputan Pemilu di Aston Hotel Kupang, Kamis (13/07/2023).
Menurut Agung, kebijakan tersebut diambil untuk mengingatkan kembali kepada komunitas pers terhadap beberapa point.
“Pertama, Pers nasional memainkan peran sangat penting dalam kesuksesan pelaksanaan Pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran tersebut semakin relevan mengingat penyebaran hoaks yang masih masif melalui media sosial dapat menimbulkan masalah serius dalam pelaksanaan Pemilu,” ujar Agung.
Kehadiran informasi berkualitas tentang Pemilu yang disuguhkan oleh pers, lanjut Agung, dapat menjadi pendidikan tentang Pemilu bagi publik sekaligus mereduksi efek negatif hoaks.
Peran yang demikian besar harus disadari oleh komunitas pers nasional dalam wujud terus menerus berupaya menjaga kemerdekaan pers dengan meningkatkan profesionalisme, menegakkan swa-regulasi dan sikap bertanggung jawab.
“Kedua, Pers nasional harus menjadi wasit yang profesional dan adil. Nilai-nilai moral dan etik wartawan yang terdapat di dalam Kode Etik Jurnalistik harus ditaati. Dalam Pemilu, independensi dan keberimbangan wartawan menjadi isu utama karena masih sering dilanggar,” jelasnya.
Dewan Pers, kata dia, mengingatkan kembali pentingnya komunitas pers menegakkan Kode Etik Jurnalistik sebagai jalan terbaik untuk menjaga kemerdekaan pers dan kepercayaan publik.
Ketiga, Dewan Pers menghormati pilihan politik setiap wartawan, sebagai bagian dari hak asasi setiap warga negara. Namun, pers nasional harus menjadi wasit yang profesional dan adil serta menegakkan Kode Etik Jurnalistik terutama terkait independensi dan keberimbangan.
Keempat. Pers nasional harus mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 yang bebas, rahasia, jujur dan adil dengan ikut menaati Undang-Undang tentang Pemilu dan peraturan- peraturan terkait pelaksanaan pemilu yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Dalam hal ini, Dewan Pers perlu menegaskan pers nasional harus ikut menaati peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu tentang pemasangan iklan peserta pemilu yang dalam pelaksanaannya banyak bersinggungan dengan pers. Harus ada pemisahan dan pembedaan yang tegas antara produk berita dan iklan.
(*/Tarsi Klau)
