BIDIKNUSATENGGARA.COM | Kesadaran warga Desa Laleten terhadap pentingnya pendidikan patut diacungkan jempol. Sebanyak Sembilan warga telah menghibahkan Sepuluh Hektar tanah kepada Pemerintah Kabupaten Malaka untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
Tindakan mulia warga Laleten ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.
Acara yang berlangsung di Kantor Desa Laleten, Kecamatan Weliman, pada Selasa (20/5/25), dimulai dengan penandatanganan berita acara di atas meterai oleh para pemilik lahan. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan patok lahan secara simbolis oleh Wakil Bupati Henri Melki Simu dan disaksikan oleh Asisten II Agustinus Nahak, serta beberapa Pimpinan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga Desa setempat.
Pada kesempatan tersebut, Henri Melki Simu menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah menghibahkan tanah mereka untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Tanah yang dihibahkan ini merupakan wujud semangat masyarakat untuk membangun masa depan Bangsa. Kami pastikan pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan ini akan menjadi prioritas,” ujar Henri Simu.
Lebih lanjut, Henri Simu menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu Sistem Pendidikan yang sudah ada, tetapi justru menjadi solusi bagi anak-anak yang putus Sekolah karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya.
Perlu diketahui, warga yang menghibahkan lahan ini antara lain, Kornelia Bano Koy, Yasintha Hoar, Frans Koy, Klemens Klau Lalak, Yakobus Bria Liku, Alfonsius Bria, Herman Klau, Marselinus Bere, dan Yohanes Koy.
Salah satu penghibah, Kornelia Bano Koy, menyampaikan bahwa hibah tanah ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap masa depan generasi penerus.
“Kami tidak memiliki harta, tetapi kami percaya bahwa tanah ini akan bermanfaat untuk mendidik anak cucu kami di masa depan. Sekolah ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat,” ujarnya.
Herman Klau, salah satu penghibah lahan, juga menyuarakan harapannya agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan Sekolah, sehingga anak-anak di Desanya tidak perlu lagi menempuh Pendidikan di tempat lain.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat adalah inisiatif Pendidikan gratis dari Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Sosial, yang bertujuan memberikan akses belajar kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini menawarkan Pendidikan berkualitas dan fasilitas asrama, serta menjamin kebutuhan dasar seperti makanan bagi siswa.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Malaka mencakup tiga jenjang pendidikan; SD, SMP, dan SMA. Proses rekrutmen tenaga pengajar akan dilakukan melalui tiga skema yaitu redistribusi ASN, rekrutmen P3K, dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.**(fb)
