BETUN,BIDIKNUSATENGGARA.COM | Progres proyek pembangunan gedung Kantor Bupati Malaka, kembali mandapat sorotan Wakil Ketua II DPRD Malaka, Hendrikus Fahik saat melakukan tinjauan ke lapangan, progres pembangunan gedung tersebut sudah mencapai 30 persen.
Dikhawartirkan, proyek bangunan senilai Rp 94 miliar itu tak bisa rampung hingga tahun 2024.
Hendrikus Fahik mendesak Kontraktor Pelaksana Pembangunan Kantor Bupati Malaka agar bekerja sesuai dokumen kontrak, sesuai target yang ditetapkan guna menjawab kerinduan masyarakat agar memiliki kantor Bupati.
Wakil Ketua II DPRD Malaka mengatakan, pengerjaan Gedung Kantor Bupati Malaka harus dikebut dari sekarang pasalnya, 31 Desember 2023 kontraktor Pelaksana harus bekerja mencapai progres minimal 60 persen bahkan harus lebih sesuai kontrak. Diharapkan progres fisik harus berimbang dengan realisasi keuangan.
Bila progres pengerjaannya tidak sesuai kontrak dan dibawah target 60 persen maka DPRD Malaka akan menarik kembali dukungan dan tanda tangan yang sudah dibubuhkan dalam kontrak dimaksud.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malaka, Hendrkus Fahik Taek usai mengunjungi lokasi pembangunan Kantor Bupati Malaka, Senin (18/9/2023).
Dihadapan Kontraktor dan PPK Pembangunan Gedung Kantor Bupati Malaka, Dewan Hendrik mengatakan sesuai hasil kunjungannya di lokasi dan diskusi dengan Kontraktor dan PPK diketahui Progres pembangunan gedung Kantor Bupati Malaka di lapangan berjalan sesuai perencanaan didukung jumlah tukang sekitar 150 orang lebih serta bahan dan alat yang memadai.
“Dari pengamatan saya di lapangan progresnya jalan dan bagus. Tadi kita diskusi dengan kontraktor dan dijamin hingga 31 Desember progres fisik sudah harus mencapai 60 persen.
“Tadi saya sudah berbicara dengan kontraktor kalau per 31 desember progres yang ditetapkan tidak mencapai 60 persen maka saya akan tarik kembali tanda tangan dalam kontrak itu karena pimpinan DPRD juga turut bertanggung jawab karena ikut tanda tangan di dokumen kontrak.
Kita taruh uang harus dipakai. Kalau taruh uang hanya dibuat nganggur maka harus ditarik kembali .Tahun lalu Pemerintah alokasikan anggaran sebesae 21 M dan tahun 2023 pemerintah alokasikan lagi anggaran sebesae 37 M dan semuanya terserap sesuai target”, ujarnya.
Hendrik berharap kontraktor sebagai penyedia kalau bisa segera selesaikan bangunannya baru uangnya menyusul. Bila perlu sebelum tanggal 31 Desember angka capaian fisik sudah diatas 60 persen seperti yang ditargetkan. “Tadi kita omong dengan kontraktor dan dipastikan mereka menyanggupi menyelesaikan pekerjaan minimal 60 persen sesuai kontrak dan alokasi anggaran yang tersedia”, bebernya.
Site manager PT. TURELOTO BATTU INDAH, Charisto Kenen Budy dihadapan Wakil Ketua DPRD Malaka, Hendrikus Fahik Taek dan PPK, Yanuarius Manek Bria mengatakan target pekerjaan Pembangunan gedung Kantor Bupati Malaka per 31 Desember 2023 semua bangunan bisa selesai 60 persen.
“Kita kontrak di Bulan Oktober 2022 dan bekerja dengan sistim dan strategi. Kami berkontrak dalam kondisi lahan miring dan penuh dengan bebatuan besar sehingga sebelum bangunan utamanya dikerjakan harus persiapkan lokasinya dulu baru dibangun gedungnya. Kita kesulitan karena kondisi lahannya penuh bebatuan besar sehingga sebelum dibangun harus dipersiapkan lahannya dulu selanjutnya baru dilakukan pembangunan gedung”, ujarnya.
Dia mengatakan sehabis cutting tidak langsung bangun gedung karena harus amankan lahannya dan memastikan saat pembangunan gedung tidak bermasalah.
Dirinya optimis pada akhir tahun 2023 progresnya bisa mencapai 60 persen sesuai target, bahkan diupayakan lebih dari target yang ditetapkan.
PPK Proyek Pembangunan Kantor Bupati Malaka, Yanuarius Manek Bria kepada wartawan menjelaskan, pembangunan Kantor Bupati Malaka terdiri dari 3 bangunan yakni Bangunan Staf 1 dan 2 serta 1 bangunan utama (Kantor Bupati) dan berkontrak sampai Bulan Oktober 2024 untuk 3 bangunan diatas.
Terkait serapan anggaran, PPK Yanuarius mengatakan, anggaran tahun 2022 sudah habis diserap. Dari total anggaran itu diserap Rp 20.998.507.050;
“Saat itu realisasi fisik kita 16 persen dan kita hanya tarik persentase uang di 84,7 persen sesuai ketersediaan anggaran di daerah”, ujarnya.
“Uang 21 M itu termasuk uang muka 15 persen yang menjadi hak penyedia yang bisa diberikan dan penyedia juga menyerahkan jaminan uang muka sesuai nilai uang muka yang ditarik. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan uang tahun 2022 tidak diserap itu tidak benar karena tidak sesuai catatan keuangan yang dimiliki,” jelasnya.
Dia menjelaskan lagi pada Tahun 2023 Pagu anggarannya sebesar Rp 37.550.000.000; Kata dia, dana yang sudah diserap di tahun 2023 ini sebanyak Rp 9.270.292.950; Progres kita saat itu di 20 persen dikurangi pencairan 8,4 persen dan pengembalian uang muka 15 persen sehingga anggaran yang ditarik penyedia sebesar Rp 9,270 Miliar.
Selanjutnya Yan menjelaskan menambahkan, di Tahun 2024 dialokasikan lagi dana sebesar RP 36.040.000.000; untuk penyelesaian bangunan Kantor Bupati Malaka.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang ketersediaan tukang, Yanuarius menjelaskan bahwa penambahan tukang tentu melalui sebuah perencanaan yang matang sesuai ketersediaan ruang dan lahan .
“Kita harus hati-hati melakukan pekerjaan dan harus pastikan daerah yang dikerjakan harus benar-benar aman. Stabilitas lereng harus dipastikan aman supaya tidak sliding. Galian di depan terus berjalan sehingga pembangunan tembok penahan harus dikerjakan sehingga beban bangunan gedung harus benar-benar dipastikan aman sehingga harus hati-hati”, katanya.
Kata dia, tata letak bangunan ada di posisi lereng sehingga secara teknis pembangunannya harus memperhatikan aspek keseimbangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Dipastikan massa kontrak tetap diperhatikan dan kita yakin semuanya dipastikan aman dan selesai sesuai rencana,” tandasnya. **(FB/tim)
