BETUN,Bidiknusatenggara.com-Joao Meco, menilai hanya orang primitif yang bermusuhan dengan wartawan. Hal itu disampaikan salah satu praktisi hukum sekaligus Ketua Tim Hukum FKPPT lewat telepon selulernya pada Pimpinan Redaksi media ini. Sabtu, (8/10/22) malam.
Joao Meco menjelaskan, dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers jelas dinyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undnag-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
Menurut Joao Meco, peran pers dalam pemerintahan sangat besar, baik dalam mewartakan agenda pmerintahan ataupun memberikan kritik kebijakan pemerintah.
“Menurut saya, di era yang terbuka ini salah satu kekuatan itu adalah pers. Jadi seharusnya siapapun dia harus bersyukur karena ada pers. Kalau orang itu beradab dan berintelektual, seharusnya dia berkawan dengan wartawan dan menghargai wartawan. Karena berkat wartawan segala sesuatu bisa terkontrol sehinnga orang tidak salah melangkah “, pungkas Joao Meco.
Lanjut Joao, seringkali pejabat publik yang merasa terganggu akibat pemberitaan, selalu membenarkan diri dengan ancaman pidana terhadap wartwan yang memproduksi berita.
“Misalkan ada ASN atau TNI-Polri yang bermusuhan dengan wartawan, itu keliru karena wartawan itu mitra, wartawan itu partner. Kalau bermusuhan dengan wartawan atau sedikit-sedikit mau mempidanakan wartawan itu arogansi, itu otoriter, itu bukan zamannya lagi, seharusnya mereka bersyukur”, jelasnya
Menurut Joao Meco, pada era digitalisasi seperti sekarang yang marak dengan informasi media sosial, siapapun pejabat publik jika bermusuhan dengan wartawan maka tingkat peradabannya boleh dikatakan primitif.
“Di era milenial saat ini kalau kita memusuhi wartawan berarti kita itu tingkat peradabannya bole dikatakan primitif, Apa lagi pejabat publik. Sekarang bukan lagi birokrasi primitif tapi birokrasi modern. Di pemerintahan sipil, TNI dan polri harusnya menjadikan wartawan itu mitra. Jadi salah satu stakeholder untuk bagaimana mengontrol prosesnya suatu pemerintahan”, tandasnya
Ia menilai, pers memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai agen kebudayaan. Pers juga menentukan kemana sebuah peradaban akan dibawa. Karena itu peran pers dalam membawa informasi yang baik harus terus kita hargai.
“Kalau di Malaka dan NTT seluruhnya sering saya ikuti perkembangan disana,..agak lucu juga yaaa, karena ada yang menyakiti wartawan, ada yang mempolisikan wartawan. Itu harus dihadapi karena tingkat peradabannya masih dibawa. Boleh dikatakan primitif karena apa, di era dulu sudah ada kritik-kritik. Misalnya di Jawa, wayang itu sebetulnya ada sindiran sindiran disana untuk mengkritik raja, di zaman Romawi barang itu sudah ada. Tapi sekarang kok mereka memusuhi wartawan? Lucu sekali….harusnya kita hargai teman-teman pers, karena pers juga menentukan kemana sebuah peradaban akan dibawa. Tutupnya (Ferdy Bria)
