BETUN,Bidiknusatenggara.com-Pj Kepala Desa Umatoos, Marthen Klau benar-benar “kebakaran jenggot” dengan pemberitaan media Bidiknusatenggara.com, Minggu (25/9/22) dengan judul: Pj Kades Umatoos Diduga Otak Mafia Proyek Drainase Rp 94 Juta dan Berpotensi Korupsi.
Setelah redaksi media ini menurunkan berita tersebut mendapatkan respon dari sang Kades dengan mengirimkan pesan melalui Whatshapp sebagai berikut:
“Malam bro… kalo baru belajar tulis berita. Lebih baik adik belajar lagi. Saya khawatir jadi fitna. Knp saya udah ralat kata seroja kamu msh tulis. Tp saya msh maklumi karena memang kompetensi kamu msh standar adik. Kamu pikir saya serendah itu untuk korupsi ko? Justru kamu perlu tahu bahwa sebagian uang saya pribadi dipake panjar para tukang karena dana Desa terkait kegiatan tersebut belum cair. Dan untuk lebih pastinya silahkan kamu cek ke PMD, karena pencairan DD harus atas rekomendasi PMD. Thks bro”
“Kalo masih ada yg mau kamu muat silahkan, karena secara tidak sengaja saya bisa sampaikan kebaikan saya yg publik dan masyarakat belum tahu. Karena esok akan ada media yg mau konfirmasi saya terkait berita kamu yang murahan itu. Thanks”, demikian tulis Pj Kades Umatoos, Marthen Klau dalam pesan wharshappnya yang dikirim pada redaksi media ini.
Menanggapi pesan Whatshapp tersebut Pimred Bidiknusatenggara.com, Ferdy Bria kepada wartawan sangat menyayangkan pernyataan seorang pejabat Kades yang seolah-olah menyerang profesi jurnalis.
“Saya sebagai Pimpinan media ini sangat prihatin dengan pernyataan seorang pejabat desa yang cenderung melecehkan profesi jurnalis yang melakukan kontrol terhadap kebijakan dan pekerjaan proyek di desa Umatoos yang belum selesai supaya mendapatkan perhatian dalam penyelesaiannya karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di desa”, ujarnya.
Ferdi mengatakan seharusnya Pj Kades melihat persoalan ini secara kontekstual dan tidak boleh menghalang-halangi tugas wartawan dalam melakukan kontrol terhadap kinerja yang dia lakukan di desa. ‘ Itu uang milik rakyat jadi hukumnya wajib di kontrol apalagi berkaitan dengan kepentingan umum”. Ujarnya.
“Faktanya, proyek di desa Umatoos itu belum selesai padahal uang yang ada di APBDes itu sudah ada dan tinggal diakses untuk dimanfaatkan. Kenapa belum bisa diselesaikan dengan alokasi dana APBDes itu dan harus gunakan uang pribadi untuk bayar tukang? Memangnya Pj Kades Umatoos itu kontraktor sehingga harus keluarkan uang pribadi untuk bayar tukang?”. Tanya Ferdy penuh keheranan.
Ferdy mengatakan tanggapan Pj Kades tersebut melalui pesan Whatshapp itu merupakan ekspresi kekanak-kanakan dari seorang pemimpin di desa yang cenderung tidak mau dikontrol.
“Ingat, seorang pemimpin itu tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan mental”. Ujarnya.
“Seharusnya seorang Pj Desa mendukung Bupati dan Wakil Bupati untuk mengelola Dana Desa sesuai aturan dan alokasi waktu yang ditetapkan. Apalagi persoalan pengelolaan ADD di Malaka menjadi atensi pemerintah untuk diperhatikan agar tidak merugikan rakyat atau di korupsi. Korupsi itu bukan hanya makan uang rakyat tetapi kerja proyek yang tidak sesuai limit waktu yang ditentukan juga dikategorikan korupsi karena merugikan rakyat bila dilihat dari asas manfaat pekerjaan itu”. Bebernya.
Seperti diberitakan media ini, Pj Kepala Desa Umatoos, Marthen Klau diduga menjadi otak praktek mafia proyek pembangunan drainase sebesar Rp 94 Juta di desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT.
Pj Kades tersebut patut diduga menjadi otak mafia proyek tersebut lantaran secara diam-diam mengelola HOK tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mangkrak, tidak selesai sesuai jadwal yang ditetapkan serta berpotensi korupsi.
Proyek pembangunan drainase tersebut belakangan menjadi isu dan perbincangan hangat masyarakat setempat.
PJ Kades Umatoos, Marthen Klau ketika dikonfirmasi wartawan terkait keterlambatan pekerjaan drainase tersebut mengatakan keterlambatan pekerjaan itu akibat bencana Seroja.
“Terkait keterlambatan pekerjaan drainase itu udah dikonsultasikan ke PMD, tidak apa-apa yang penting jangan lebih dari tahun ini, karena alasannya bencana Seroja waktu itu”. Kata PJ kades umatoos melalui via WA pada Jumat, (23/9/22) (***/tim)
