BETUN,bidiknusatenggara.com-Program Pacul tanah gratis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pertanian diduga tebang pilih dan beraroma KKN. Program yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat yang tidak mampu itu justru lebih mengutamakan para pejabat dan orang-orang berpengaruh baik dilingkungan masyarakat atau bagi keluarga pejabat.
Pemkab Malaka melalui Dinas Pertanian harusnya lebih teliti dan adil dalam melakukan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) agar program tersebut benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Ketua kelompok Sinar Garuda, Salomon Natun kepada wartawan di Oekmurak, Kecamatan Rinhat, Senin (24/10/22) mengatakan dirinya melihat pengalokasian jatah pacul tanah bagi rakyat sesuai program pemerintah 2022 belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan rakyat yang mendasar.
Dikatakannya, sesuai dengan Penjelasan Camat Rinhat bahwa jatah pacul tanah bagi rakyat di Desa Oekmurak hanya 4 hektar saja sesuai alokasi dinas Pertanian, apabila masyarakat mau mengolah lahan miliknya diluar alokasi dinas maka masyarakat harus tanggung bahan bakar dengan dana pribadi.
Dan untuk 4 hektar ini, kata Natun, alokasinya 1 hektar untuk pak Camat, 1 hektar untuk Pak Desa, 1 hektar untuk Bapa Romo(Romo Jek Nabu) dan dua tokoh masyarakat lainnya 1 hektar.
“Saya pergi tanya Pak Camat dan Camat bilang, kami harus tunggu sampai minyak dari dinas terpakai habis dulu baru balik untuk kami masyarakat dengan biaya kami sendiri yang beli bahan bakar. Karena saya butuh sekali traktor itu jadi saya beli sendiri solar. Saya beli 30 liter jadi saya bayar 300 ribu”, ungkap Salomon Natun.
Kata Natun, dari dulu masyarakat tidak pernah beli solar, dan biasanya balik tanah gratis tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja tapi untuk masyarakat umum. “
Dulu, masyarakat tidak beli solar tetapi kenapa baru sekarang lain? Kami heran sekali karena baru kali ini terjadi seperti ini di Oekmurak”, kata Natun dengan wajah kesal.
Natun menilai, program balik tanah gratis saat ini hanya untuk orang-orang tertentu, traktor yang diperuntukkan untuk melayani seluruh masyarakat namun hanya untuk Camat, desa, Romo dan toko masyarakat 2 orang.
Kepala Desa Oekmurak, Damianus Ranu ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan untuk pengolahan tanah bagi rakyat di Desa Oekmurak disesuaikan dan mengikuti alokasi dari Kabupaten.
“Untuk sementara kita ikuti data dari Kabupaten sambil bekoordinasi dengan dinas supaya kalau bisa tanah-tanah milik masyarakat lainnya juga dibalik pemerintah”, ungkapannya.
Kepala Desa juga mengatakan, Dinas terkait mengalokasikan setiap desa satu hektar sebagai lahan percontohan.
“Harapan saya, seharusnya balik tanah ini untuk seluruh masyarakat saja. Makanya sementara kami koordinasi dengan tingkat kabupaten. Karena desa Oekmurak inikan daerah pertanian. Untuk Rinhat ini sumber makanan itu hanya di desa kami”, ujarnya.
Sementara itu, Camat Rinhat, Marsel. B. Berek, SH menjelaskan, kuota yang ditentukan dari kabupaten terkait program Pacul tanah gratis tahun ini sangat sedikit. Sehingga dalam keputusan rapat bersama PPL se-kecamatan Rinhat dialokasikan kepada kebun contoh desa, kebun contoh paroki dan kebun contoh kecamatan demi menghindari kecemburuan sosial masyarakat.
“Kalo kita mau kasih semua tidak cukup. Makanya kita ambil keputusan dalam rapat. Jadi ada masyarakat yang mau mengadu yaa silakan. Saya sudah siap untuk menghadap bupati. Karena memang jatah yang dikasih untuk kecamatan Rinhat hanya 25 ha saja, sedangkan di Rinhat ini ada 20 Desa. Karena kita tidak mau ada kecemburuan sosial, sehingga dalam keputusan rapat itu kita ambil setiap desa satu kebun contoh untuk desa”, pungkasnya
Dikatakannya, untuk Desa Oekmurak mendapatkan 4 ha, sedangkan Desa yang lain 1 ha saja. Sehingga diputuskan 1 kebun contoh untuk Desa, 1 kebun contoh untuk Kecamatan, 1 dan kebun contoh untuk paroki. “kita ambil keputusan dalam rapat bersama PPL se-kecamatan rinhat untuk kita kasih ke kebun contoh untuk gereja itu 1 ha, kemudian kebun contoh untuk kecamatan 1 ha, Desa 1 ha dan 1 ha sisanya itu kebetulan tua adat 2 orang ada ada sakit dan tidak bisa kerja kebun, makanya kita kasih ke 2 tua adat itu”, kata Camat Rinhat melalui sambungan telepon pada wartawan media ini.
Terpisah, Kadis Pertanian Kabupaten Malaka, drh Januaria Maria Seran saat dikonfirmasi wartawan belum lama ini mengatakan, kegiatan pengolahan lahan di Kabupaten Malaka sebenarnya sifatnya itu gratis, namun disesuaikan dengan alokasi di DPA dalam hubungannya dengan subsidi bahan bakar. “Kita sudah ada aset traktor tapi traktor-traktor untuk bergerak kita harus punya bahan bakar solar”, ujarnya
Kadis Januaria menjelaskan, dari perencanaan sebelumnya Distan Malaka mengusulkan program pacul tanah bagi rakyat sebanyak 1500 ha untuk satu Kabupaten Malaka, tetapi karena didalam perjalanan setelah penetapan DPA perubahan terjadi kenaikan harga BBM(solar non subsidi) yang sekarang harganya Rp 22.800
“Dengan pagu yang dikasih oleh hasil pembaharuan di TAPD sampai ke Komisi, banggar dan penetapan, pagu uangnya itu tidak ditambah. Jadi dengan pagu uang yang ada mau tidak mau, luas lahan yang kita olah itu kita kurangi. Kalo kita tetap pakai luas lahan 1500 ha nanti uangnya dimana untuk kita bisa mengoperasikan traktor itu. Sehingga kita kurangkan menjadi 791 ha”, bebernya.
Lanjut Kadis, Kami sedikit mengalami kesulitan, tapi pada prinsipnya kita tetap berusaha agar masyarakat kita tetap terlayani dengan baik. Kita punya alat, kita punya operator. Mungkin hanya solar ini yang kita pikirkan bagaimana caranya supaya untuk kita kerja dulu target yang dikasih pemerintah dalam hal ini sudah disusun oleh pihak teknis Dinas kami”, katanya
Kadis Pertanian juga sudah memberikan penegasan kepada seluruh camat dan para kepala Desa untuk lebih teliti dan adil dalam melakukan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) agar program tersebut benar-benar bermanfaat bagi rakyat
“Jadi sudah saya tegaskan bahwa, tidak boleh langgar langgar seperti itu, kalau memang satu hamparan layani saj. Yang harus kamu kerjakan itu adalah, mengukur, mengerjakan sesuai dengan target yang ada di Desa itu”
Dikatakannya, traktor yang beroperasi saat ini sebanyak 20 unit, yang lainnya masih rusak dan sementara diperbaiki untuk membantu kecamatan kecamatan lain yang luasan areanya cukup luas. “Kemarin saya baru masuk di sini, dan teman-teman sudah melaporkan ke saya bahwa aset Dinas khususnya traktor ada 60 unit, 20 unit dalam kondisi fit, 14 unit dalam kondisi rusak ringanringan dan 26 unit rusak berat. Saya sudah dapat laporan dari 26 unit traktor ini rusaknya di mana dan 14 unit ini rusaknya di lokasi mana supaya kami belanjakan alat supaya bisa baik. Dan kami berharap semoga bisa ada tambahan traktor lagi ke 12 kecamatan untuk bekerja lebih cepat”, tandasnya. (Ferdy Bria)
